Pernyataan Sikap JATMAN Jatim Atas Fenomena Penyadapan Terhadap Presiden dan Vision 2030 Arab Saudi Serta Risywah

Idaroh Wustho JATMAN Jatim  ‘’Kebebasan Harus Berjalan Bersama Adab, Kekuasaan Harus Dijaga Amanah, dan Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Kepentingan.’’

Satu:

Di tengah dinamika politik nasional yang belakangan kembali diwarnai kegaduhan, khususnya terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, JATMAN Jatim mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kejernihan berpikir, kedewasaan bersikap, serta penghormatan terhadap hukum dan etika kehidupan berbangsa.

JATMAN Jatim memandang bahwa persoalan penyadapan bukan sekadar perkara teknologi atau kecanggihan alat komunikasi. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut batas-batas privasi, kehormatan seseorang, etika kekuasaan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam perspektif ajaran Islam, menjaga kehormatan dan privasi sesama manusia merupakan bagian dari akhlak yang harus dijunjung tinggi. Alquran secara tegas mengingatkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan memata-matai kehidupan pribadi seseorang tanpa alasan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehormatan manusia harus dijaga, sebagaimana kehormatan diri sendiri juga ingin dihormati.

Karena itu, apabila terdapat dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum dan etika. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hukum, tetapi juga tidak boleh ada penghakiman sebelum fakta dan bukti terungkap.

JATMAN Jatim menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri beserta jajaran kepolisian untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut secara profesional, transparan, independen, serta berkeadilan.

Dukungan ini bukan semata-mata karena pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah kepala negara. Lebih dari itu, perlindungan terhadap kehormatan, keamanan, dan privasi merupakan prinsip yang berlaku bagi setiap warga negara. Presiden sebagai pemegang amanah konstitusi tentu memiliki tanggung jawab dan perlindungan hukum yang harus dihormati. Dengan demikian, penegakan hukum harus berdiri di atas kebenaran, bukan kepentingan politik, tekanan kelompok, ataupun sentimen kekuasaan.

Dua:

JATMAN Jatim juga mencermati perubahan besar yang berlangsung di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman melalui agenda transformasi Vision 2030.

Program tersebut membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga hubungan luar negeri. Arab Saudi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan membuka sektor pariwisata, hiburan, investasi, dan berbagai ruang ekonomi baru.

Namun, setiap perubahan besar tentu membawa konsekuensi yang harus diperhitungkan secara matang. Modernisasi dan keterbukaan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan investasi, peningkatan devisa, atau kemajuan infrastruktur. Ada dimensi moral, sosial, budaya, dan kemanusiaan yang tidak boleh ditinggalkan.

Kebebasan memang merupakan bagian penting dari kemajuan peradaban. Akan tetapi, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dan kendali moral berpotensi melahirkan persoalan baru.

Dalam perspektif Islam, kemajuan material harus berjalan beriringan dengan kemaslahatan manusia. Pembangunan dan kemajuan ekonomi semestinya menghadirkan kesejahteraan, perdamaian, serta kemanfaatan bagi umat manusia, bukan justru membuka ruang bagi konflik, apalagi kerusakan.

JATMAN Jatim memandang bahwa kebijakan negara mana pun, termasuk Arab Saudi, perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kepentingan ekonomi dan geopolitik tidak boleh mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan, stabilitas kawasan, serta perdamaian dunia.

Dunia saat ini sudah terlalu banyak menghadapi konflik dan peperangan. Setiap kebijakan yang berpotensi memperlebar ketegangan harus dipertimbangkan secara bijaksana. Sebab, ketika kepentingan politik dan ekonomi ditempatkan di atas kemanusiaan, masyarakat biasa selalu menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibatnya.

Tiga:

JATMAN Jatim menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan moral yang semakin terasa, terutama menyangkut praktik risywah atau suap dan krisis keteladanan di tengah kehidupan umat.

Salah satu kegelisahan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah ketika ruang-ruang keagamaan mulai terpapar kepentingan transaksional. Ulama, kiai, dan para pemimpin keagamaan seharusnya menjadi penjaga nilai kebenaran, bukan justru terseret dalam praktik yang merusak integritas dan kepercayaan masyarakat.

Islam tidak memberikan pembenaran terhadap praktik suap, terlebih apabila dilakukan untuk membeli pengaruh, memanipulasi kebenaran, atau memperdagangkan kewibawaan agama.

Rasulullah memberikan peringatan keras tentang laknat Allah terhadap pemberi suap dan penerima suap. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa risywah bukan sekadar pelanggaran administratif atau persoalan hukum duniawi. Ia merupakan penyakit moral yang dapat merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan, dan menjadikan kebenaran seolah-olah dapat diperjualbelikan. Karena itu, masyarakat membutuhkan lebih banyak figur kiai dan ulama yang teguh memegang prinsip, berani berkata benar, tidak mudah dibeli, serta tidak menjadikan agama sebagai alat untuk memperoleh keuntungan duniawi.

Kewibawaan seorang ulama tidak terletak pada banyaknya pengikut, tingginya kedudukan, atau besarnya pengaruh politik. Kewibawaan itu tumbuh dari kejernihan hati, keluasan ilmu, keteguhan akhlak, dan keberanian menjaga kebenaran. Rasulullah juga mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pesan ini berlaku bagi pemimpin negara, aparat penegak hukum, pejabat publik, hingga para pemimpin agama. Semakin besar amanah yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus ditunaikan.

Elaborasi:

Pada akhirnya, JATMAN Jatim mengajak seluruh masyarakat untuk tidak larut dalam kegaduhan politik yang berpotensi memecah persaudaraan. Perbedaan pandangan merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokrasi, tetapi perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan etika, hukum, dan persatuan bangsa.

Kepolisian diharapkan bekerja secara profesional dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Semua pihak yang terkait harus diberi ruang untuk menyampaikan fakta dan keterangan secara proporsional. Kebenaran harus ditemukan melalui proses hukum, bukan melalui spekulasi, fitnah, ataupun penghakiman di ruang publik.

Bangsa ini tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga sistem hukum yang tegak. Tidak cukup memiliki ulama yang pandai berbicara, tetapi juga dibutuhkan ulama yang mampu menjadi teladan. Tidak cukup mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kemuliaan akhlak dan kemanusiaan.

Inilah saatnya bangsa Indonesia melakukan introspeksi bersama. Mengembalikan amanah kepada tempatnya, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, menjaga kehormatan sesama, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sebab, sebuah bangsa tidak akan runtuh hanya karena perbedaan politik. Namun, sebuah bangsa bisa kehilangan arah ketika kejujuran ditinggalkan, amanah dikhianati, keadilan diperjualbelikan, dan agama kehilangan keteladanan.

JATMAN Jatim mengingatkan bahwa kekuatan sebuah negara bukan semata-mata terletak pada kekuasaan, kekayaan, atau kecanggihan teknologinya. Kekuatan sejati sebuah bangsa justru terletak pada akhlak para pemimpinnya, integritas aparatnya, ketulusan ulamanya, serta kesediaan seluruh rakyatnya untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. 

Ttd.

K. H. Fathul Huda

Rais Idarah Wustha Jatman Jatim